Home > EHS Management System > CARA JITU AKSES DAN UPDATE PERATURAN LK3

CARA JITU AKSES DAN UPDATE PERATURAN LK3

Masalah klasik dan kadang membuat frustasi kalangan praktisi Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3) di berbagai perusahaan dalam meng-update peraturan adalah mencari cara yang efektif agar apapun peraturan terbaru dapat diketahui secepatnya. Hal ini penting karena jika peraturan terbaru tersebut relevan dengan kegiatan di perusahaan kita maka wajib perusahaan untuk mentaatinya. Jika tidak, ada potensi perusahaan kita akan dituntut di pengadilan atau minimal citranya tercoreng sebagai perusahaan pelanggar peraturan LK3.

Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem manajemen LK3 dengan standar ISO 14001 dan OHSAS 18001 sebagai acuannya, kegiatan update peraturannya ini menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dengan konsekuensi akan mendapat temuan (finding) dari Badan Sertifikasi jika kinerja perusahaan dalam hal ini masih tidak baik atau tidak sesuai dengan pasal terkait di standar (misal pasal 4.3.2).

Praktek yang umum dalam update peraturan LK3 terbaru adalah dengan mengecek situs-situs pemerintah terkait, misal www.menlh.go.id untuk peraturan-peraturan lingkungan, http://www.nakertrans.go.id untuk peraturan-peraturan terkait K3. Selain itu dengan kontak institusi terkait via telepon untuk updatenya. Sayangnya dengan metoda ini masih belum menjamin peraturan LK3 terbaru akan diketahui dan bisa di akses. Salah satu sebabnya adalah situs terkait belum diupdate secara periodik oleh pihak pemerintah terkait dan saat ditelepon ternyata pihak yang menerimanya bukan bagian yang kompeten untuk menjawab pertanyaan kita tentang peraturan baru.

Nah melalui blog ini saya mau berbagi pengalaman mengenai contoh-contoh ‘best practice’ untuk meng-update peraturan LK3 yang lebih efektif. Pengalaman ini sudah teruji saat saya menjadi praktisi LK3 di beberapa perusahaan atau telah diterapkan oleh beberapa perusahaan yang saya audit.

Metoda yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis yaitu dengan kita membuat matrik akses dan update peraturan (lihat tabel 1.). Dalam matrik ini kita akan tetapkan

1.       Institusi pemerintah mana saja yang harus kita kontak (misal KLH, DepNaker, DepKes, ESDM, kantor Gubernur dan Bupati/walikota dll.)

2.       Siapa bagian dan orang yang tepat di institusi tersebut untuk menjawab pertanyaan kita.

3.       Metoda kontaknya harus kita tetapkan (misal dengan cek situs terkait, telepon, kunjungan, update via asosiasi industri terkait)

4.       Frekuensi untuk kontak (misal untuk cek situs seminggu sekali, kunjungan enam bulan sekali dll.)

5.       Jadwal untuk melakukan kontak dalam satu tahun

Jika sudah dibuat matriknya maka tinggal kita implementasikan dan update status jadwalnya.

Alternatif lainnya atau metoda yang kedua yaitu dengan bantuan pihak ketiga atau konsultan. Beberapa konsultan meminta konsultan untuk mengupdate peraturan secara berkala. Konsultan akan memberikan CD yang berisi peraturan terbaru atau konsultan akan memberikan akses di web site mereka tentang peraturan-peraturan tersebut dimana kliennya akan bisa akses dengan pasword tertentu. Metoda ini bisa lebih menjamin kegiatan update peraturan tapi sayangnya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran di awal kontrak dan untuk rutin updatenya. Lebih jauh dari itu konsultan bisa memberikan jasa untuk evaluasi pemenuhan/ketaatan terhadap peraturan-peraturan LK3 yang berlaku di perusahaan kita. Tentunya dengan tambahan biaya lagi.

Alternatif yang ketiga (ini belum teruji tapi tidak ada salahnya dicoba) yaitu saya dan semua pengunjung blog ini akan berbagi info untuk upload setiap ada peraturan LK3 yang terbaru. Caranya ketik saja atau kopi peraturan-peraturan tersebut di kolom komentar blog ini. Jadi ini merupakan media berbagi bagi kita semua agar kita semua mendapat manfaatnya.

Pilih metoda yang mana? Terserah yang mana saja yang penting mari kita jadikan bumi kita menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi negara yang kita banggakan karena ketaatan semua perusahaan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebaikan kita bersama (bukan untuk dilanggar ya…).

Tabel 1. Matrik update peraturan LK3.

JUN
x
x
  1. August 28, 2011 at 4:15 am

    Pak Randy, saya kira ini sebuah artikel yang cukup membantu bagi praktisi SHE untuk memenuhi persyaratan pasal 4.3.2. Saya coba menambahkan sedikit, hal lain yang bisa dimanfaatkan adalah memaksimalnya beberapa jejaring Group SHE yang ada (misalnya http://www.linkedin.com) untuk saling share apabila ada regulasi terbaru serta berbagi pengalaman tentang bagaimana upaya pemenuhannya. Semoga bisa mengayakan.salam-AP

    • September 3, 2011 at 11:21 pm

      Betul pak Andang. Ide bagus. Silahkan teman-teman mencobanya. Selain utk keperluan update peraturan, sebetulnya situs linkedin bisa utk job searching juga. . . .🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: