Database Peraturan LK3 (Web base software)

March 31, 2016 Leave a comment

Apakah kita sudah tahu berapa banyak peraturan terkait lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang berlaku bagi perusahaan kita? Apakah kita sudah mengetahui status pemenuhan peraturan-peraturan LK3 tersebut? Adakah peraturan yang sangat penting tapi belum kita taati? Apakah top manajemen sudah mendapatkan laporan terkait status pemenuhan ini?

Sederet pertanyaan tadi harus kita jawab karena akan menentukan apakah perusahaan kita bisa tetap beroperasi dengan normal dan berkelanjutan (‘sustain’). Untuk membantu menjawab pertanyaan diatas dan dalam rangka perusahaan memenuhi atau mentaati peraturan-peraturan LK3, penggunaan software database peraturan LK3 yang berbasis web bisa membantu untuk mempermudah kebutuhan ini.

Penggunaan software ini menjadi lebih penting terutama bagi perusahaan yang mempunyai banyak dampak yang signifikan ke lingkungan dan pekerja sehingga akan banyak sekali peraturan-peraturan terkait LK3 yang berlaku bagi perusahaan ini. Jika ada peraturan baru yang terlewat dan tidak teridentikasi oleh suatu perusahaan dimana ada kondisi persyaratan yang ada diperaturan itu mengharuskan perusahaan untuk memenuhi baku mutu yang lebih ketat atau ada kewajiban baru yang harus dipenuhi terkait ijin atau penyediaan infrastruktur. Jika ini terjadi maka akan menjadi resiko yang sangat besar bagi perusahaan karena ada aspek hukum yang berpotensi untuk dilanggar dan aspek denda yang akan mengakibatkan kerugian secara finansial.

Berikut adalah contoh sofware yang ada di market yang bisa dipelajari dan di coba. Software ini bernama, ECOSYS dengan ‘features’ menyediakan register atau daftar dan database dari peraturan-peraturan LK3 (bahasa Indonesia dan Inggris dalam bentuk pdf) yang sesuai dengan sektor industri kita. Kita bisa searching dengan menggunakan key word judul peraturan / topik, tahun, pihak yang mengeluarkan peraturan.

‘Features’ lainnya yang bermanfaat buat perusahaan adalah adanya summary atau ringkasan dari peraturan (tersedia bilingual – bahasa indonesia dan inggris) dimana bagi user (misal top manajemen baik lokal maupun ekspatriat) yang ingin mengetahui secara cepat tentang peraturan terkait bisa membuka menu ini. Menu “Dashboard” akan menambah manfaat dari software ini. Dari menu “Dashboard” ini kita bisa mengetahui status peraturan-peraturan yang baru dan kadaluarsa (obsolete) dari database ini termasuk data statistik dari peraturan-peraturan baru / kadaluarsa ini dibandingkan dengan data yang ada di database.

Software Ecosys ini bisa dioperasikan di personal laptop atau gadget lainnya (handpone atau tablet) sepanjang bisa terkoneksi ke internet. Salah satu perusahaan yang menggunakan software ini juga meminta kepada pihak software developer untuk melakukan pembaharuan periodik setiap tiga bulan sekali terhadap isi peraturan LK3 yang ada di ECOSYS ini.

Pengembangan selanjutnya dari ECOSYS ini adalah memasukan proses evaluasi pemenuhan peraturan dan statusnya sebagai features didalamnya sehingga perusahaan tidak saja mengetahui peraturan apa saja yang berlaku dengan sektor industrinya tapi juga mengetahui status pemenuhannnya.

Versi demo dari software ECOSYS ini tersedia dilink ini: http://demo.insolity-asia.com/#ajax/bygov.php?reloaded=1

Jika ada saran, feedback atau pertanyaan, silahkan disampaikan di dalam blog ini. Selamat mencoba demonya…

 

 

 

Categories: EHS Regulation Tags:

Perhitungan emisi gas rumah kaca dari konsumsi solar dalam 1 bulan

Untuk menjawab pertanyaan terkait emisi gas rumah kaca dari konsumsi solar dalam 1 bulan:

perhitungan solar dalam 1 bulan

Categories: climate change Tags:

Perhitungan untuk emisi karbon dari kendaraan

March 15, 2015 3 comments

Menjawab pertanyaan pak lukman dg pertanyaan: “Bagaimana cara menghitung emisi karbon 1 unit kendaraan berdasarkan jarak tempuh. misalnya jika 1 unit kendaraan ber BBM premium menempuh jarak 5 Km berapa emisi karbon yang dihasilkan? Jawabannya: Kalo diperhatikan dari artikel2 di blog saya terkait menghitung emisi karbon ini, formula dasar utk menghitung emisi karbon adalah data (Activity data, yaitu Konsumsi bahan bakar) x (Faktor emisi dari jenis bahan bakar terkait). Jadi sebaiknya kita tahu jumlah konsumsi aktual dari kendaraan tersebut utk menempuh jarak 5 km. Jika konsumsi aktual tidak diketahui/data tidak tersedia maka alternatifnya kita berasumsi dgn mencari data rata2 konsumsi kendaraan tsb per kilo meternya (coba cek di data spesifikasi atau manual kendaraannya), misal rata2 A liter/km, maka dikalikan dg jarak 5 km akan diperoleh konsumsi bahan bakarnya 5A liter (misal saya rubah jadi angka 500 000 liter.

 

Utk BBM premium ini, saya asumsikan sama dengan bensin (gasoline), jadi utk data faktor emisi dan HHV, density saya ambil dari data EPA dan compendium spt tabel di bawah ini.

 

emisi CO2 dari kendaraan Jawabannya adalah emisi CO2 nya 3.26 ton. Total emisi seharusnya harus dicari juga dari emisi CH4 dan N2O yg bisa dihasilkan dari pembakaran dari bahan bakar premium ini. Tetapi karena jumlahnya tidak significant jadi bisa diabaikan.

Categories: Uncategorized Tags:

Contoh perhitungan emisi GRK dari konsumsi solar

February 21, 2015 2 comments

Berdasarkan pertanyaan dari teman kita, Saudara Anto, yaitu di perusahaannya telah dipakai solar (bahan bakar diesel) sebanyak 92,780.5 kiloliter dalam 1 tahun dengan jumlah produksi 1,537,975 unit produk. Berapakah total emisi karbon ekivalen (ton CO2 e) dan berapa total CO2 e per produksinya?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Prinsip dasar perhitungannya adalah [volume bahan bakar yang dikonsumsi] x [Faktor emisi].

Tetapi karena unit satuan dari faktor emisi itu adalah unit massa (metriks ton) per unit energy (Joule), maka kita harus rubah satuan volume dari bahan bakar ke satuan energi dengan cara kita kalikan dengan nilai Higher Heating Value, yaitu besaran energi yang akan dikeluarkan per satuan volume energi terkait.

Mari kita lihat langkah demi langkah perhitungannya dengan melihat tabel A. Pertama, konversi data volume diesel dari Kilo liter ke m3 (lihat kolom (b) dari Tabel A), lalu kalikan hasilnya dengan data Higher Heating Value (HHV) untuk diesel (kolom (c)). Hasilnya ada di kolom (d). Untuk mendapatkan total ton CO2 kita harus mengalikan kolom (d) dengan Faktor emisi CO2 untuk HHV (kolom (e)).

Tabel A

Demikian seterusnya untuk Tabel B dan C untuk perhitungan emisi dari CH4 dan N2O. Berdasarkan berbagai literatur, termasuk Conpedium 2009, jika bahan bakar fosil dibakar maka akan di emisikan 3 jenis gas rumah kaca, yaitu CO2 (yang paling dominan), CH4 dan N2O.

Tabel B

Tabel C

Untuk mendapatkan total CO2 ekivalen maka hasil dari perhitungan untuk CO2, CH4 dan N2O harus dikalikan dengan Global Warming Potential (GWP) dari masing GRK tersebut (lihat tabel D).

 

Tabel D

 

Jadi hasil perhitungan akhirnya adalah akan diemisikan sebesar 254 ton CO2 ekivalen dan 0.00016 ton CO2 e per unit produk atau 0,16 kg CO2 e per unit produk.

Semoga sekarang menjadi jelas buat semuanya.

Categories: Climate Change

PANDUAN MENGHITUNG EMISI CO2 UNTUK INDUSTRI MIGAS DI INDONESIA (part 2)

July 20, 2013 4 comments

Buat teman-teman yang berminat dengan kelanjutan tulisan mengenai panduan menghitung emisi CO2 untuk industri Migas di Indonesia, berikut kita akan kupas bagaimana simulasi perhitungannya dengan menggunakan data-data yang saya modifikasi dari proyek-proyek “Greenhouse Gas (GHG) Inventory” yang pernah saya kerjakan di industri Migas di Indonesia di dua tahun terakhir ini.

Kita ambil dua contoh ekstrim perhitungan dengan konsep Tier 1 dan Tier 4. Masih ingatkan mana lebih tinggi tingkat akurasinya? Betul, makin tinggi tingkat Tier maka akan semakin tinggi tingkat akurasinya. Jadi Tier 4 adalah Tier paling tinggi. Asumsi lainnya adalah dari sekian banyak sumber emisi kita akan ambil sumber emisi dari proses pembakaran saja (misal dari turbin gas). Jenis gas rumah kaca yang akan dihitung juga hanya CO2 (untuk CH4 dan N2O tidak akan masuk dalam simulasi ini, karena perhitungannya akan mirip dengan CO2, hanya factor emisinya saja berbeda).

Jadi Contoh 1 adalah perhitungan Tier 1 dimana data konsumsi bahan bakarnya didapat dari perkiraan (bukan dari meter bahan bakar) dan factor emisi diambil dari factor emisi yang sudah di tetapkan di berbagai literature yang di terima secara internasional (bukan dari perhitungan komposisi bahan bakarnya).

Sedangkan Contoh 2 adalah perhitungan Tier 4 dimana data konsumsi bahan bakarnya didapat dari meter bahan bakar dan factor emisi diambil dari perhitungan komposisi bahan bakarnya.

Kita mulai saja simulasinya untuk masing-masing Contoh 1 dan Contoh 2 dibawah ini (catatan: untuk penggunakan titik dan koma mengacu ke standard international, dimana titik adalah tanda untuk decimal sedangkan koma untuk menunjukan ribuan. Ketentuan ini dijadikan rujukan di PermenLH no.12 tahun 2012):

Contoh 1:

Konsumsi gas untuk pengoperasian Turbin Gas di tahun 2012 adalah 400 MMscf per tahun. Data ini peroleh bukan dari meter untuk gas yang di supply ke unit turbin gas tapi di dapat dari estimasi berdasarkan jam operasi turbin gas. Faktor emisi CO2 diambil dari Tabel VII-6 (lampiran I, PermenLH no.12 tahun 2012) untuk natural gas 0.0643 Ton/106Btu (HHV).

Langkah pertama kita harus cari nilai kalor (energy per satuan volume) dari konsumsi gas tadi. Nilai kalor untuk natural gas pada kondisi HHV adalah 1,235 Btu/scf (lihat Tabel VII-4). Setelah itu kita bisa kita kalikan dengan volume konsumsi gas dan factor emisinya. Hasil akhirnya adalah 31,764 ton CO2. Untuk lebih detailnya bisa lihat perhitungan di bawah ini:

kalkulasi grk di migas

Contoh 2:

Konsumsi gas untuk pengoperasian Turbin Gas di tahun 2012 adalah 400 MMscf per tahun. Data ini peroleh dari meter untuk gas yang di supply ke unit turbin gas. Faktor emisi CO2 diambil dari perhitungan data hasil analisa komposisi gas, yaitu (misalnya) 56 ton CO2 per MMscf.

Untuk contoh 2 ini unit satuan untuk factor emisinya sudah dalam satuan ton CO2 per MMscf sehingga bisa dikalikan saja sehingga akan langsung di dapat hasil akhir jumlah emisi CO2nya, yaitu 400 MMscf x 56 ton / MMscf = 22,400 ton CO2.

Tantangan di contoh 2 ini adalah perhitungan yang cukup rumit untuk mendapatkan factor emisi CO2nya, yaitu menggunakan persamaan stoikimetri. Contoh detailnya bisa lihat di contoh perhitungan Conpendium 2009, yaitu Exhibit 3.3 dan 4.4.

Jika kita bandingkan hasil dari contoh 1 (Tier 1) dan contoh 2 (Tier 4) yaitu 31,764 ton CO2 dan 22,400 CO2 maka terlihat selisihnya cukup besar kan, sekitar 9,364 ton CO2. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, mana yang lebih akurat? Tentu saja hasil yang menggunakan konsep Tier 4 yaitu 22,400 ton CO2.

Ketika kita dihadapkan pada pilihan bahwa hasil perhitungan kita ini akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam penurunan GRK atau kita ingin terlibat dalam perdagangan karbon atau bahkan jika dikaitkan dengan pemenuhan peraturan maka kita harus berusaha untuk melakukan perhitungan dengan Tier yang lebih tinggi dari sekedar tier 1.

Biasanya diawal-awal kita melakukan perhitungan emisi CO2 ini diawali dengan Tier 1 karena keterbatasan data dan kemampuan dalam perhitungannya. Tidak apa-apa seperti itu daripada tidak melakukan perhitungan sama sekali kan?

Categories: Climate Change

PANDUAN MENGHITUNG EMISI CO2 UNTUK INDUSTRI MIGAS DI INDONESIA (part 1)

December 25, 2012 6 comments

Akhirnya datang juga (setelah tiga tahun menunggu) panduan menghitung emisi CO2 yang berasal dari kegiatan industri minyak dan gas bumi (MIGAS) di Indonesia. Perlu di catat di sini bahwa metoda perhitungan ini hukumnya WAJIB karena di atur melalui peraturan MenLH no. 12 tahun 2012. Buat teman-teman praktisi di industri migas yang sudah terbiasa menghitung emisi CO2 dengan mengacu ke Compendium 2009, tidak usah khawatir karena panduan dari KLH ini banyak merujuk ke Compendium ini. Jadi banyak sekali kemiripan antara kedua rujukan ini.

Kita coba kupas seperti apa panduan perhitungan emisi ini di tulisan bagian pertama ini. Sementara bagaimana simulasi perhitungannya kita akan kupas di tulisan yang bagian keduanya nanti. Mohon sabar karena panduan dari KLH ini cukup panjang yaitu 92 halaman untuk lampiran I nya dan yang lebih menyeramkan adalah jumlah halaman dari Compendium 2009, yaitu 807 halaman !

Itulah mengapa banyak pekerjaan inventory emisi gas CO2 ini banyak dilakukan oleh konsultan, bukan hanya karena kompleksitas metoda perhitungan tapi lebih karena banyak sekali item-item data yang harus dikumpulkan dan melibatkan data perhitungan spreadsheet yang sangat berjibun dan banyak. Jadi lebih kepada kendala waktu yang tersedia untuk melakukan inventorynya dibandingkan dengan tingkat kesulitan perhitungannya.

Ok, sekarang kita mulai bahas satu per satu inti sari dari peraturan MenLH no. 12 tahun 2012 ini. Secara garis besar, peraturan ini mengatur panduan menghitung dan melaporkan beban emisi parameter utama (misal SOx, NOx, partikulat) dan gas CO2. Lampiran I menjelaskan panduan perhitungannya sedangkan lampiran 2 untuk panduan pelaporan.

Dalam tulisan ini akan lebih fokus pada perhitungan CO2 dengan asumsi perhitungan parameter lainnya tinggal mencontoh perhitungan untuk CO2 saja. Bolehkah kita menggunakan metoda perhitungan yang berbeda? Boleh sepanjang di ajukan ke dan disetujui oleh KLH. Jika tidak disetujui maka kita harus menerapkan isi dari lampiran I dari peraturan ini.

Pelaporan hasil inventori emisi CO2 ini harus dilaporkan setahun sekali dan akan tercantum dalam ijin lingkungan sebagai salah satu kewajiban bagi perusahaan. Template untuk pelaporan ini di atur di lampiran II dimana beban emisi dilaporkan per masing-masing sumber emisinya.

Sumber-sumber emisi bagi usaha dan/atau kegiatan migas yang harus kita hitung dan dilaporkan beban emisinya adalah sebagai berikut:

  1. unit pembakaran dalam (internal combustion, e.g. gas turbin) dan unit pembakaran luar (external combustion, e.g. boiler);
  2. unit suar bakar (flaring);
  3. unit oksidasi termal (thermal oxidizer) dan insenerator gas kecut (sour or acid gas incinerator);
  4. unit penangkapan sulfur (sulfur recovery) yang dilengkapi dengan thermal oxidizer atau insinerator;
  5. emisi fugitif (fugitive) dari kebocoran peralatan meliputi kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, jalur perpipaan terbuka (open ended lines), penghubung pipa (connectors), serta kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya;
  6. tangki timbun (storage tank);
  7. proses bongkar muat cairan hidrokarbon;
  8. regenator katalis unit perengkahan katalitik alir (residual fluid catalitic cracking/RFCC); dehidrasi glikol (glycol dehydration); dan
  9. unit pentawaran gas kecut CO2 (unit CO2 Removal).

Dalam perhitungan beban emisi, tingkat akurasi hasil perhitungan ditentukan oleh keakurasian data input. Oleh karenanya, untuk memudahkan perkiraan tingkat akurasi hasil perhitungan beban emisi, digunakan konsep Tier. Semakin tinggi tingkat Tier akan semakin tinggi akurasinya. Sebagai contoh, Tier 1 akan lebih rendah tingkat akurasinya dibanding Tier 2 dan juga Tier 3.

Gas Rumah Kaca (GRK) yang akan dihitung adalah CO2, CH4 dan N2O dan sebagai ilustrasi bagaimana perhitungan akan  dilakukan, kita akan ambil contoh proses perhitungan untuk unit pembakaran (combustion) dengan rumus dasar sebagai berikut:

E,i = FC x EF

Keterangan:

E,i = emisi komponen i (ton).

i = parameter emisi yang dihitung (CO2, CH4, N2O).

FC = pemakaian bahan bakar (scf atau ltr).

EF = faktor emisi dari data kandungan karbon/gas komposisi atau faktor emisi baku yang dipublikasikan dari berbagai referensi (API Compendium, Oil & Gas Producers – OGP, US EPA, dan lain-lain).

Ilustrasi penggunaan system Tier (yang di pengaruhi oleh akurasi data input (FC) dan sumber data dari EF nya) bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

tier system

Jika FC diperoleh dari data konsumsi bahan bakar baik yang berasal dari metering unit atau dari estimasi dari data lainnya yang tersedia. Sedangkan data EF untuk combustion unit dari CO2, CH4 dan N2O di ambil dari Tabel VII-6 dan Tabel VII-8 (Compendium 2009) atau Tabel VII-7 dan Tabel VII-9 (OGP Report no. 197). Tabel-tabel tersebut menggunakan pendekatan EF untuk fuel-based.

Perlu di catat bahwa EF data dengan pendekatan Equipment-based juga tersedia di lampiran I peraturan ini. Kedua approach boleh kita pilih untuk digunakan sesuai dengan ketersediaan data yang kita miliki. Jika kita ingin tier yang lebih tinggi (atau lebih akurat) maka EF yang digunakan adalah factor emisi (EF) yang berasal dari kandungan karbon atau komposisi gas, rumus yang bisa dipakai adalah sebagai berikut:

EF from gas compositition

Keterangan:

Wt%Ci = kandungan karbon dari komponen hidrokarbon i dalam persen berat.

i = komponen hidrokarbon.

12 lbC/lbmoleC = berat molekul karbon.

X = koefisien stoichiometry dari karbon (contoh: X=3 untuk C3H8).

MWCi = berat molekul dari komponen hidrokarbon i.

 

HC component

Keterangan:

Wt%Cmixture = kandungan karbon bahan bakar (%w/w) – weighted average carbon dari masing-masing komponen hidrokarbon.

Wt%i = persen berat komponen hidrokarbon i %w/w komponen i.

Wt%Ci = kandungan karbon dari komponen hidrokarbon I dalam persen berat, dihitung menggunakan Rumus 3.

 

Penentuan faktor emisi dari kandungan karbon/gas komposisi hanya berlaku untuk faktor emisi CO2, tidak untuk faktor emisi parameter lainnya. Pola perhitungan seperti di atas akan dipakai juga untuk sumber-sumber emisi lainnya.

 

Hasil perhitungan harus dilaporkan dengan mengunakan template seperti berikut:

report template

Mudah-mudah penjelasan di atas bisa memberikan gambaran bagaimana perhitungan emisi gas CO2 untuk industri migas yang wajib merujuk ke permenLH no. 12 tahun 2012 ini. Sekali lagi simulasi perhitungan akan kita kupas di tulisan bagian keduanya.

Untuk membantu self-learning bisa di dapat dari referensi untuk perhitungan ini di link-link berikut ini.

–          http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/peraturan-menteri-negara-lingkungan-hidup/peraturan-menteri-negara-linghttpwwwmenlhgoidhomeadministratorindexphpoptioncomcontentasectionid9ataskeditacid4773kungan-hidup-no-13-tahun-2009/#

–          http://perpustakaan.menlh.go.id/index.php?action=regulation&id=2012090311290962

–          www.api.org/ehs/climate/new/upload/2009_ghg_compendium.pdf

–          http://www.ogp.org.uk/pubs/197.pdf

 

STRATEGI MENGHADAPI KEWAJIBAN MANAJEMEN ENERGI BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

August 26, 2012 3 comments

Sudah tahukah kalau mulai tahun 2012 ini perusahaan yang ada di Indonesia WAJIB melakukan Manajemen Energi dan melaporkannya hasilnya kepada pihak pemerintah terkait pada bulan Januari 2013 untuk periode pelaksanaan dari Mei – Desember 2012?

Tapi jangan khawatir, sekarang ini tidak semua perusahaan mendapatkan status WAJIB tersebut, hanya Pengguna Sumber Energi (PSE) dan Pengguna Energi (PE) baik itu perusahaan swasta, BUMN ataupun lembaga pemerintah yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak (STM) pertahun yang WAJIB melakukan Manajemen Energi.

Bagaimana dengan PSE dan PE dengan penggunaan Sumber Energi dan/atau Energi kurang dari 6.000 STM pertahun ? Pemerintah tetap meminta mereka untuk melakukan Manajemen Energi walaupun tidak wajib. Jadi tidak ada denda atau disinsentif bagi PSE dan PE yang dibawah 6.000 STM ini.

Kemungkinan denda atau disinsentif bagi PSE dan PE yang WAJIB adalah bisa peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda (5% dari biaya energi selama satu tahun periode pelaporan) dan pengurangan pasokan energi (5% dari kapasitas kontrak selama satu bulan). Cukup menyeramkan ya?

Sebetulnya kita tidak usah panik, yang penting kita mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi kewajiban manajemen energi tersebut. Kita awali dengan kita mengidentifikasi apakah kita termasuk yang WAJIB atau yang tidak.

Pertama kita inventaris sumber-sumber fasilitas yang menggunakan energi dan kita kelompokan ke dalam misalnya energi listrik (kWh), BBM (liter), batubara (ton), gas (MSCF) dan lain-lain. Setelah diperoleh jumlah energi dari masing-masing kelompoknya, kita konversikan ke dalam ” Setara Ton Minyak (STM)” atau di kenal juga sebagai ”Tonne of Oil Equivalent (TOE)”, dimana 1 STM atau TOE sama dengan 11.630 kWh = 41,87 GJ (penggunaan koma untuk desimal dan titik untuk ribuan, standar penulisan Indonesia). Untuk liter dan MSCF bisa dikonversi terlebih dahulu ke Joule, baru di konversi ke STM / TOE.

Kemungkinan besar industri pupuk, semen, pulp dan paper, peleburan besi dan baja termasuk ke dalam kategori yang WAJIB karena merupakan industri-industri yang menggunakan energi yang besar. Bagi industri lainnya silahkan menghitung terlebih dahulu.

Langkah berikutnya bisa merujuk ke peraturan mentri ESDM no. 14 tahun 2012 (bisa di download di link: http://www.esdm.go.id/regulasi/permen/cat_view/64-regulasi/70-peraturan-menteri/276-peraturan-menteri-esdm/359-tahun-2012.html).

Misalnya hal-hal yang harus dilakukan baik bagi yang WAJIB ataupun yang tidak, yaitu: Menunjuk Manajer Energi, Menyusun program konservasi energi, melakukan audit energi (sekali dalam 3 tahun), menindaklanjuti hasil audit energi dan melaporkan setiap tahun kepada Mentri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Uraian dari masing-masing item tersebut tertuang di dalam peraturan ini cukup lengkap, bahkan format untuk pelaporan tahunannya terlampir juga. Untuk itu kita akan lebih membahas kepada strategi terhadap manajemen energinya dibandingkan dengan membahas item-item yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan tadi.

Menurut saya setelah ditunjukan Manajer Energi termasuk Komite Energi (yang beranggotakan perwakilan dari bagian atau departemen lainnya), sebaiknya dilakukan Audit Energi terlebih dahulu sebagai dasar untuk melihat apakah kita sudah termasuk PSE dan PE yang sudah efisien penggunaan energinya dan juga mengidentifikasi peluang-peluang program konservasi energi yang bisa dilakukan.

Setelah Audit energi, program konservasi energi bisa lebih mudah disusun, baik yang sifatnya program jangka pendek yang tidak perlu investasi atau jangka menengah dan panjang yang memerlukan investasi. Menurut pengalaman biasanya penghematan energy dari program tanpa biaya atau biayanya sangat rendah bisa mencapai 5 – 10 %.

Strategi lainnya adalah pada proses penghitungan dan pelaporan penggunaan energi ini akan lebih mudah dan akurat jika tersedia alat pengukur (meter) untuk masing-masing jenis energi yang dipakai. Jangan lupa saat kita melakukan konversi perhitungan dari berbagai unit satuan yang berbeda-beda, perbedaan standar penulisan koma dan titik dari standar internasional berbeda dengan standar indonesia.

Terakhir strategi yang sangat disarankan adalah dengan mengadopsi standar ISO 50001 mengenai Sistem Manajemen Energi dimana kita akan dipandu untuk melakukan manajemen energi secara lebih terstruktur dan sistematis. Apa dan bagaimana ISO 50001 akan dibahas di artikel berbeda di blog ini.

Sebagai penutup, pemerintah menjajikan akan ada insentif bagi PSE dan PE yang telah melakukan manajemen energi berupa skala prioritas dalam pasokan energi dan program kemitraan dalam audit energi. Mudah-mudahan informasi awal ini bisa lebih memudahkan para pelaku bisnis ataupun pihak lainnya dalam melakukan manajemen energi yang sebetulnya secara internal perusahaan sangat bermanfaat karena akan menghemat biaya operasi dan meningkatkan daya saing. Kita buktikan bahwa Indonesia pun bisa bersaing dalam melakukan konservasi energi ini.

Categories: Energy Tags: